Usai Santri Terlindas Truk PIK, Tokoh Dan Ulama Tangerang Utara Serukan ini

SUARAGEMPUR.COM |TANGERANG – Pondok Pesantren Al-Hasaniyah bersama Forum Ulama dan Tokoh Masyarakat Tangerang Utara menggelar doa bersama dan menyampaikan pernyataan sikap terkait tragedi meninggalnya seorang santri akibat ditabrak truk proyek pengurugan tanah milik pengembang PIK2 (Pantai Indah Kapuk 2). Peristiwa ini memantik keprihatinan mendalam dan menjadi titik awal tuntutan kolektif masyarakat agar keselamatan warga dijadikan prioritas utama dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

Acara yang digelar di Pesantren Al-Hasaniyah Rawalini, Teluknaga, Jumat 9/5/2025 dihadiri para ulama, santri, dan tokoh masyarakat sebagai bentuk solidaritas atas musibah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, dipanjatkan doa agar tragedi serupa tidak kembali terjadi serta memohon perlindungan bagi seluruh warga.
Selain korban jiwa, warga menyoroti kerusakan jalan umum yang baru saja diperbaiki menggunakan dana APBD, namun kini kembali rusak akibat dilalui kendaraan proyek yang melebihi kapasitas.

Hal ini menambah beban masyarakat dan memperbesar potensi kecelakaan.
Forum Ulama dan Tokoh Masyarakat Tangerang Utara menyampaikan dua tuntutan utama kepada pengembang PIK2:

1. Pihak pengembang diminta untuk membangun jalur tersendiri dari akses tol menuju lokasi proyek, guna menghindari penggunaan jalan umum. “Jika proyek ini berjalan hingga 2060, maka akan semakin banyak korban dari masyarakat. Jangan biarkan keadilan dikorbankan demi kelancaran proyek,” tegas KH. Mansyur Hasan, Ketua Yayasan Perguruan Islam Al-Hasaniyah.

2. Evaluasi Menyeluruh oleh Pemerintah pusat dan Aparat Pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait didesak melakukan evaluasi terhadap standar keselamatan proyek, dampak lalu lintas, dan pelanggaran yang terjadi. Tindakan tegas diperlukan demi keselamatan publik.
Forum Ulama menegaskan bahwa mereka tetap mengedepankan pendekatan dialog dan diplomasi. Namun apabila tuntutan ini tidak dipenuhi, langkah hukum akan diambil demi melindungi hak dan keselamatan warga.

“Kami bukan menolak pembangunan, tapi menolak pembangunan yang mengorbankan nyawa rakyat. Ini adalah seruan untuk keselamatan dan kemanusiaan,” pungkas KH. Mansyur Hasan.

Red.Suaragempur.com

  • EKO

    Related Posts

    Akibat Rem Blong, Alami Kecelakaan Tragis di Pekalongan : Diduga Bus Tidak Kantongi Izin Angkutan

    Kabupaten Tangerang || suaragempur.com – Menurut informasi yang beredar di media sosial, tragedi maut kembali terjadi, diduga alami rem blong kecelakaan yang melibatkan sebuah bus pariwisata asal Balaraja-Tangerang, yang terguling…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Anda Melewatkan

    Diduga Upah di Bawah UMK hingga Jaminan Kecelakaan Kerja Dipersoalkan, KSPSI Soroti Pekerja Outsourcing di PT Global Printpack Indonesia

    • By EKO
    • September 28, 2026
    • 7 views
    Diduga Upah di Bawah UMK hingga Jaminan Kecelakaan Kerja Dipersoalkan, KSPSI Soroti Pekerja Outsourcing di PT Global Printpack Indonesia

    Sentuhan Empati Kapolda Banten, Pelajar Korban Jambret HP di Walantaka Dapat Sepeda Listrik

    • By EKO
    • September 28, 2026
    • 7 views
    Sentuhan Empati Kapolda Banten, Pelajar Korban Jambret HP di Walantaka Dapat Sepeda Listrik

    Dorong Kesejahteraan Nelayan, Lokasi Pembangunan Kampung Nelayan Desa Lontar Diserahterimakan

    Dorong Kesejahteraan Nelayan, Lokasi Pembangunan Kampung Nelayan Desa Lontar Diserahterimakan

    Ketua PC F SP PPMI KSPSI Tangerang Antar Tembusan Somasi ke Pengawas Disnaker Banten, Siap Gelar Aksi di PT Tunas Alfin

    Ketua PC F SP PPMI KSPSI Tangerang Antar Tembusan Somasi ke Pengawas Disnaker Banten, Siap Gelar Aksi di PT Tunas Alfin

    BPBD Lampung Tegaskan Proyek Rp2,92 Miliar di Pringsewu Sesuai Aturan, PPK Bantah Dugaan Cacat Administrasi

    BPBD Lampung Tegaskan Proyek Rp2,92 Miliar di Pringsewu Sesuai Aturan, PPK Bantah Dugaan Cacat Administrasi

    MBG Harus Berbenah: Menjaga Gizi, Anggaran, dan Amanah Publik

    MBG Harus Berbenah: Menjaga Gizi, Anggaran, dan Amanah Publik

    NO COPY