Diduga Lakukan Union Busting, Law Firm ER & Partners Resmi Dampingi Dua Karyawan PT Gunung Mulia Steel (GMS)

SUARAGEMPUR.COM | SERANG, BANTEN — Dua karyawan PT Gunung Mulia Steel (GMS), Sutriadi dan Dion Farkum Hartono, secara resmi menunjuk Kantor Hukum Law Firm ER & Partners sebagai kuasa hukum untuk menangani sengketa ketenagakerjaan yang mereka alami. Langkah ini diambil setelah keduanya diduga mengalami intimidasi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak akibat mendirikan serikat pekerja di perusahaan tersebut, Sabtu (24/1/2026).

Permasalahan bermula saat Sutriadi dan Dion berinisiatif membentuk serikat pekerja baru. Sejak tanggal 5 November 2025, keduanya mendadak dinonaktifkan (off) dari pekerjaan. Hingga saat ini, mereka belum diizinkan bekerja kembali, bahkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mereka terpantau telah dinonaktifkan per bulan ini.

Dalam keterangannya, korban mengaku sempat dipanggil oleh perwakilan manajemen berinisial Y. Dalam pertemuan tersebut, mereka dipaksa untuk mengundurkan diri, namun menolak secara tegas. Terlapor Y bahkan diduga melontarkan kalimat ancaman yang tidak patut.

“Mau kamu saya gantung terus sampai berapa tahun?” ujar Y sebagaimana ditirukan oleh pihak korban.

Pembentukan serikat ini awalnya didorong oleh Ketua Serikat Mandiri yang sudah ada di PT GMS, yakni Saiful Bahri. Namun, setelah timbul gejolak dan tekanan dari manajemen, Saiful Bahri diduga “lepas tangan” dan tidak memberikan pembelaan bagi rekan-rekannya. Kondisi ini menyebabkan pengurus serikat baru lainnya mulai merasa gentar akibat tekanan psikis dari manajemen.

Selain permasalahan ketenagakerjaan, pihak kuasa hukum juga menyoroti berbagai dugaan pelanggaran di lingkungan pabrik, antara lain:

Banyaknya standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang diabaikan namun terkesan dibiarkan oleh dinas terkait.

Adanya laporan mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diduga tidak memenuhi kualifikasi kemampuan berbahasa Indonesia.

Salah satu kuasa hukum dari Law Firm ER & Partners, Moh. Asnawi, S.H., menegaskan bahwa tindakan perusahaan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya terkait larangan menghalang-halangi kegiatan serikat pekerja (union busting).

“Klien kami hanya menuntut hak-hak mereka sesuai aturan yang berlaku. Jika memang perusahaan bermaksud melakukan PHK, maka prosesnya harus sesuai prosedur undang-undang, bukan dengan cara ‘menggantung’ status kerja dan mengintimidasi mereka untuk mundur secara paksa,” tegas Moh. Asnawi, S.H.

Saat ini, Sutriadi dan Dion menuntut kepastian status hukum serta pemenuhan seluruh hak-hak normatif mereka sebagai pekerja apabila perusahaan tetap bersikeras melakukan pemutusan hubungan kerja.

Redaksi : Suaragempur

Related Posts

Polemik Dinkes Kota Serang Memanas! Yayasan di E-Katalog dan Anggaran Stunting Rp6,9 Miliar Jadi Sorotan, GERAM Desak Wali Kota Copot Kadinkes

SERANG|SUARAGEMPUR.COM – Polemik yang membayangi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang kian menjadi perhatian publik. Dua persoalan berbeda, yakni pengakuan kepemilikan yayasan yang tercatat dalam sistem e-katalog pengadaan pemerintah dan laporan…

PWI Cilegon Rayakan Gelar Pahlawan Nasional Ki Wasyid, Santuni Anak Yatim

CILEGON, BANTEN | SUARAGEMPUR.COM — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cilegon menggelar tasyakuran dan santunan anak yatim sebagai bentuk rasa syukur atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada KH Wasyid atau…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda Melewatkan

Polemik Dinkes Kota Serang Memanas! Yayasan di E-Katalog dan Anggaran Stunting Rp6,9 Miliar Jadi Sorotan, GERAM Desak Wali Kota Copot Kadinkes

Polemik Dinkes Kota Serang Memanas! Yayasan di E-Katalog dan Anggaran Stunting Rp6,9 Miliar Jadi Sorotan, GERAM Desak Wali Kota Copot Kadinkes

PWI Cilegon Rayakan Gelar Pahlawan Nasional Ki Wasyid, Santuni Anak Yatim

PWI Cilegon Rayakan Gelar Pahlawan Nasional Ki Wasyid, Santuni Anak Yatim

Gerak Cepat! Pengawas Disnaker Provinsi Banten Melalui UPT Tangerang Tindak Lanjuti Laporan KSPSI Terkait Dugaan Pelanggaran Norma Kerja di 46 Perusahaan

Gerak Cepat! Pengawas Disnaker Provinsi Banten Melalui UPT Tangerang Tindak Lanjuti Laporan KSPSI Terkait Dugaan Pelanggaran Norma Kerja di 46 Perusahaan

Sempat Disorot, Iring-Iringan Dump Truk Pengangkut Tanah Kembali Beroperasi di Sindang Jaya, Pengawasan Pemerintah Dipertanyakan!

Sempat Disorot, Iring-Iringan Dump Truk Pengangkut Tanah Kembali Beroperasi di Sindang Jaya, Pengawasan Pemerintah Dipertanyakan!

Pemprov Banten di Atas Angin! MA Kabulkan Kasasi Sengketa Situ Rancagede, Oknum yang Terlibat Pengurukan Bisa Keluar Keringat Dingin?

  • By EKO
  • November 14, 2026
  • 13 views
Pemprov Banten di Atas Angin! MA Kabulkan Kasasi Sengketa Situ Rancagede, Oknum yang Terlibat Pengurukan Bisa Keluar Keringat Dingin?

BPPKB BANTEN DPC Kab Lebak Siap Laporkan Unit PPA Polres Lebak ke Propam Mabes Polri.

BPPKB BANTEN DPC Kab Lebak Siap Laporkan Unit PPA Polres Lebak ke Propam Mabes Polri.

NO COPY