FACHRI HUZZER
MEDAN | SUARAGEMPUR.COM — Persoalan tagihan pemakaian air akibat kebocoran di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menjadi sorotan. Mahasiswa Rakyat Corruption Watch (MARA CW) mempertanyakan transparansi perhitungan tagihan yang dinilai belum memberikan kejelasan kepada pelanggan.
Direktur Eksekutif MARA CW, Hamdi Hasibuan, M.Sos., menilai mekanisme pelayanan dan penyampaian informasi kepada pelanggan perlu dievaluasi. Menurutnya, penjelasan yang tidak terperinci berpotensi menimbulkan kebingungan, terutama ketika pelanggan kembali menerima tagihan terkait kebocoran air pada bulan berikutnya.
Hamdi menjelaskan, persoalan yang menjadi perhatian adalah adanya pelanggan yang disebut hanya memperoleh penjelasan mengenai tagihan pada bulan pertama. Namun, pada bulan berikutnya, kembali muncul tagihan yang dikaitkan dengan sisa pemakaian akibat kebocoran, dengan nominal yang disebut tidak jauh berbeda dari tagihan sebelumnya.
“Persoalannya adalah keterbukaan informasi. Pelanggan berhak mengetahui secara jelas berapa total tagihan yang harus dibayarkan, bagaimana perhitungannya, serta apa dasar penetapan nominal tersebut. Jangan sampai masyarakat terus dibebani tagihan tanpa mendapatkan penjelasan yang terperinci,” tegas Hamdi kepada wartawan, Sabtu (10/10/2026).
MARA CW meminta jajaran Perumda Tirtanadi, khususnya petugas lapangan dan bagian layanan pelanggan atau customer service, meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan penjelasan yang mudah dipahami masyarakat.
Menurut Hamdi, sebagai perusahaan daerah yang mengelola layanan air bersih, Perumda Tirtanadi perlu memastikan bahwa pelayanan kepada pelanggan berjalan secara profesional, transparan, dan responsif terhadap pengaduan.
“Jangan hanya menuntut pelanggan untuk membayar tagihan, tetapi ketika masyarakat mempertanyakan dasar perhitungannya, mereka juga harus mendapatkan jawaban yang jelas. Pelanggan berhak memperoleh informasi yang transparan dan pelayanan yang memuaskan,” ujarnya.
Ia berharap manajemen Perumda Tirtanadi segera mengevaluasi mekanisme penetapan tagihan, penanganan kebocoran, serta sistem pengaduan pelanggan. Evaluasi tersebut dinilai penting agar persoalan serupa tidak terus berulang dan pelanggan memperoleh kepastian mengenai kewajiban pembayaran mereka.
Hamdi juga mengingatkan agar manajemen Perumda Tirtanadi tidak mengabaikan kritik dan keluhan masyarakat. Apabila persoalan tersebut tidak memperoleh penjelasan dan tindak lanjut yang memadai, MARA CW membuka kemungkinan menggelar aksi damai jilid II di Kantor Pusat Perumda Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja, Medan.
“Jangan sampai kami harus kembali turun ke jalan untuk menggelar aksi damai jilid II. Kami ingin ada keterbukaan, evaluasi, dan solusi konkret atas persoalan yang dihadapi pelanggan. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya mengenai pelayanan dan tagihan yang harus mereka bayarkan,” tegasnya.
Hamdi mempertanyakan penyebab keluhan terkait transparansi tagihan dan kepuasan pelanggan masih menjadi perhatian. Ia meminta manajemen memberikan penjelasan resmi agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara terbuka.
Menurutnya, kritik yang disampaikan MARA CW merupakan bentuk kepedulian terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu, ia berharap adanya langkah nyata dari manajemen untuk memperbaiki sistem pelayanan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan dari pihak Perumda Tirtanadi masih diperlukan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme perhitungan tagihan akibat kebocoran air yang dipersoalkan.
Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Humas Perumda Tirtanadi, Lokot, disebut telah dilakukan oleh pihak MARA CW. Namun, menurut keterangan yang disampaikan, belum ada tanggapan yang diterima hingga berita ini disusun.
Redaksi membuka ruang bagi Perumda Tirtanadi untuk menyampaikan klarifikasi, penjelasan mengenai dasar perhitungan tagihan, serta langkah yang dilakukan dalam menangani keluhan pelanggan.
“Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan kebingungan. Transparansi tagihan dan pelayanan yang profesional merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi. Kami berharap persoalan ini segera dijawab secara terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap Perumda Tirtanadi tidak semakin menurun,” tutup Hamdi Hasibuan.
(Tim SUARAGEMPUR.COM)
