FACHRI HUZZER
TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Dugaan tunggakan pembayaran bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tangerang menjadi sorotan. Persoalan yang disebut melibatkan pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Cisoka dan Panongan itu memunculkan pertanyaan mengenai penyelesaian kewajiban pembayaran kepada pemasok serta transparansi pengelolaan dana operasional, Sabtu (10/10/2026).
Seorang supplier bahan baku makanan asal Bukit Gading dikabarkan mengeluhkan pembayaran yang belum diselesaikan selama kurang lebih tiga bulan. Tunggakan tersebut disebut berkaitan dengan empat kali pesanan atau purchase order (PO) untuk memenuhi kebutuhan operasional dapur MBG.
Berdasarkan keterangan narasumber, terdapat dugaan bahwa dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) telah dicairkan. Namun, hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh dokumen resmi yang dapat memastikan status pencairan dana tersebut.
Apabila dana telah diterima sementara kewajiban kepada supplier belum diselesaikan, diperlukan penjelasan mengenai status pembayaran dan penggunaan dana yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Hal ini perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen administrasi dan keuangan agar persoalan tidak hanya berkembang berdasarkan keterangan sepihak.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari narasumber, nama Muhammad Aji disebut memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sejumlah dapur MBG.
Narasumber juga menyampaikan informasi mengenai latar belakang politik Muhammad Aji, termasuk kabar bahwa yang bersangkutan pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif melalui Partai Gerindra. Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keterkaitan dengan dugaan tunggakan pembayaran.
Selain itu, narasumber menyebut terdapat sekitar lima dapur MBG yang diduga memiliki hubungan pengelolaan dengan pihak tersebut, termasuk dapur di wilayah Cisoka dan Panongan.
Informasi itu perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan identitas badan hukum atau yayasan yang mengelola dapur, struktur penanggung jawab operasional, serta pihak yang secara kontraktual berkewajiban membayar supplier.
Narasumber menyampaikan bahwa supplier memiliki sejumlah nota dan dokumen pemesanan bahan baku yang dapat digunakan untuk menelusuri transaksi tersebut.
Menurut keterangan narasumber, pihak yang disebut sebagai pengelola juga dikabarkan telah mengakui adanya utang dan menyampaikan bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap. Meski demikian, supplier disebut masih mempersoalkan sisa pembayaran yang belum diselesaikan.
Untuk memperoleh kejelasan, perlu dilakukan pencocokan antara dokumen PO, bukti pengiriman dan penerimaan barang, nota tagihan, catatan pembayaran, serta bukti transfer yang tersedia.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan jumlah kewajiban yang sebenarnya, pembayaran yang telah dilakukan, dan sisa tagihan yang masih harus diselesaikan.
Jika tunggakan terbukti masih ada, pihak yang bertanggung jawab perlu memberikan penjelasan serta kepastian penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang berlaku.
Dugaan tunggakan yang disebut berlangsung selama kurang lebih tiga bulan perlu mendapat perhatian dari BGN sesuai kewenangan pengawasannya.
Pengawasan Program MBG tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan, pemenuhan standar gizi, dan kelancaran distribusi, tetapi juga perlu memastikan tata kelola operasional berjalan sesuai ketentuan.
BGN diharapkan menelusuri status pencairan dana yang berkaitan dengan operasional dapur tersebut, mekanisme pertanggungjawabannya, serta prosedur pembayaran kepada pemasok sesuai aturan dan perjanjian yang berlaku.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian administrasi atau pelanggaran terhadap ketentuan program, langkah korektif perlu dilakukan. Jika terdapat indikasi tindak pidana yang didukung bukti memadai, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Namun, dugaan utang atau keterlambatan pembayaran tidak serta-merta membuktikan adanya penipuan, penggelapan, maupun tindak pidana korupsi. Penilaian harus didasarkan pada fakta, dokumen, dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Supplier merupakan bagian penting dalam rantai pasokan Program MBG. Keberlangsungan pasokan bahan baku turut bergantung pada kepastian pembayaran dan hubungan kerja sama yang sehat antara pemasok dan pengelola dapur.
Apabila pembayaran benar-benar tertunda selama berbulan-bulan, kondisi tersebut berpotensi membebani modal usaha supplier, terutama jika pemasok harus terus menyediakan barang menggunakan dana sendiri.
Persoalan ini juga dapat memengaruhi kepercayaan dalam kemitraan apabila tidak diselesaikan secara transparan. Karena itu, pengelola dapur terkait perlu menjelaskan status tagihan, jumlah pembayaran yang telah direalisasikan, serta rencana penyelesaian apabila masih terdapat kewajiban.
Suaragempur.com mendorong penelusuran objektif terhadap dugaan tunggakan empat kali PO tersebut. Sejumlah hal perlu diperjelas, mulai dari nilai tagihan yang jatuh tempo, status penerimaan bahan baku, pembayaran yang telah dilakukan, hingga status pencairan dana operasional yang disebut berkaitan dengan transaksi tersebut.
Pemeriksaan juga perlu memastikan badan hukum yang melakukan pemesanan dan pihak yang secara sah bertanggung jawab atas pembayaran kepada supplier.
Kejelasan informasi diperlukan agar persoalan ini dapat diselesaikan berdasarkan bukti, bukan sekadar pernyataan sepihak. Transparansi juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Program MBG.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang membutuhkan tata kelola yang baik, termasuk hubungan kemitraan yang jelas dan pemenuhan kewajiban kepada pemasok sesuai perjanjian.
Jangan sampai persoalan pembayaran yang belum tuntas mengganggu keberlangsungan usaha supplier maupun menimbulkan keraguan publik terhadap pengelolaan program.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh konfirmasi langsung yang terverifikasi dari Muhammad Aji, pengelola SPPG terkait, maupun BGN mengenai nilai tunggakan, status pencairan dana, dan perkembangan penyelesaian pembayaran.
Redaksi Suaragempur.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini untuk memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen yang relevan.
Publik kini menantikan kejelasan mengenai penyebab dugaan keterlambatan pembayaran tersebut, langkah penyelesaian yang ditempuh, serta tindak lanjut pengawasan dari pihak berwenang.
Redaksi SUARAGEMPUR.COM
EKO
