FACHRI HUZZER
SERANG, BANTEN | SUARAGEMPUR.COM — Kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana, mendapat sorotan dari Himpunan Mahasiswa Serang. Melalui wawancara khusus dengan redaksi, perwakilan mahasiswa menyampaikan lima catatan kritis terkait kepemimpinan, komunikasi, koordinasi birokrasi, pemahaman terhadap persoalan daerah, hingga efektivitas pelaksanaan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Serang.
Sorotan tersebut muncul mengingat Sekda memiliki posisi strategis dalam menggerakkan roda pemerintahan, mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta memastikan kebijakan kepala daerah diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pandangan mahasiswa, kepemimpinan birokrasi di Kabupaten Serang perlu dievaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif, responsif, dan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Perwakilan Himpunan Mahasiswa Serang menilai gaya kepemimpinan Zaldi Dhuhana cenderung kaku, terutama dalam membangun komunikasi dan koordinasi di lingkungan pemerintahan.
Menurut mahasiswa, seorang Sekda tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif, tetapi juga perlu menunjukkan kepemimpinan yang terbuka, komunikatif, dan mampu menyatukan berbagai unsur birokrasi.
Gaya kepemimpinan yang dinilai terlalu kaku dikhawatirkan dapat menghambat komunikasi antarinstansi dan memperlambat penyelesaian berbagai persoalan pemerintahan.
Mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas peran Sekda dalam mengoordinasikan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
Sebagai pejabat pimpinan tinggi madya di tingkat kabupaten, Sekda memiliki peran penting dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan, mengoordinasikan perangkat daerah, serta memastikan pelaksanaan program pemerintahan berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.
Namun, mahasiswa berpandangan bahwa fungsi koordinasi tersebut perlu dievaluasi untuk memastikan hasilnya benar-benar optimal.
Mereka menilai diperlukan kepemimpinan yang mampu membangun komunikasi aktif, mengatasi hambatan birokrasi, dan memastikan seluruh OPD bergerak secara selaras dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah.
Catatan ketiga berkaitan dengan kemampuan Sekda dalam menerjemahkan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Serang menjadi kebijakan dan program kerja yang terukur.
Mahasiswa menilai keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan program pembangunan sangat bergantung pada efektivitas koordinasi birokrasi. Karena itu, Sekda dinilai memiliki peran penting dalam memastikan setiap perangkat daerah memahami dan melaksanakan prioritas pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Apabila komunikasi dan koordinasi tidak berjalan optimal, dikhawatirkan terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan pimpinan daerah dan pelaksanaannya di tingkat OPD.
Atas dasar itu, mahasiswa mendorong evaluasi terhadap kemampuan Sekda dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah agar berjalan efektif dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Meski demikian, penilaian tersebut merupakan pandangan mahasiswa yang perlu diuji melalui capaian kinerja, indikator pembangunan, serta hasil evaluasi resmi pemerintah daerah.
Himpunan Mahasiswa Serang juga menekankan pentingnya sosok Sekda yang memahami kondisi sosial, budaya, hukum, serta karakteristik pemerintahan Kabupaten Serang.
Menurut mahasiswa, seorang Sekda idealnya tidak hanya memiliki pengalaman birokrasi, tetapi juga mampu membangun komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta elemen mahasiswa.
Pemahaman terhadap karakteristik dan persoalan daerah dinilai penting agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, mahasiswa menilai penguasaan aspek hukum pemerintahan menjadi hal penting untuk memastikan setiap kebijakan dan keputusan administratif berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski menyampaikan sejumlah kritik, Himpunan Mahasiswa Serang tidak secara tegas mendesak agar Zaldi Dhuhana langsung dicopot dari jabatannya.
Mahasiswa menyadari bahwa evaluasi jabatan dan proses pengangkatan maupun pemberhentian Sekda harus dilakukan sesuai dengan kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, mereka menegaskan bahwa kemampuan kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, pemahaman terhadap persoalan daerah, dan capaian kinerja perlu menjadi bagian penting dalam evaluasi pejabat strategis tersebut.
Evaluasi dinilai diperlukan untuk memastikan posisi Sekda diisi oleh figur yang mampu memperkuat kinerja birokrasi, meningkatkan efektivitas pemerintahan, dan mendukung keberhasilan program pembangunan Kabupaten Serang.
Lima catatan kritis yang disampaikan Himpunan Mahasiswa Serang tersebut menjadi dorongan agar Pemerintah Kabupaten Serang mengevaluasi efektivitas kepemimpinan birokrasi secara objektif dan terukur.
Mahasiswa berharap evaluasi tidak hanya didasarkan pada pengalaman atau masa jabatan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan mengoordinasikan perangkat daerah, menyelesaikan persoalan pemerintahan, serta mendukung pencapaian program kepala daerah.
Mereka juga menilai evaluasi perlu dilakukan secara transparan dengan mengacu pada indikator kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kritik tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kepemimpinan birokrasi Pemerintah Kabupaten Serang saat ini telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan harapan masyarakat.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh tanggapan langsung dari Zaldi Dhuhana terkait lima catatan kritis yang disampaikan perwakilan Himpunan Mahasiswa Serang.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Sekretaris Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Serang guna menjaga keberimbangan informasi serta memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan.
REDAKSI: SUARAGEMPUR.COM
Kaperwil Kaperwil
