Redaktur
SURAGEMPUR.COM | OPINI — Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dan menyebarkan berbagai informasi. Melalui media sosial, berita dapat tersebar hanya dalam hitungan detik tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul ancaman serius berupa maraknya penyebaran hoaks atau berita bohong yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
Hoaks bukan sekadar informasi yang tidak benar, tetapi juga dapat menjadi alat provokasi yang memicu konflik sosial, menumbuhkan kebencian, hingga mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang langsung mempercayai dan membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Akibatnya, kesalahpahaman semakin meluas dan kepercayaan antarwarga menjadi terkikis.
Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku menyebarkan hoaks jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara, namun hak tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan etika.
Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk meningkatkan literasi digital dan menindak tegas pelaku penyebaran hoaks sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, upaya tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya kesadaran masyarakat. Setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain.
Di era digital seperti saat ini, kemampuan berpikir kritis menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Masyarakat harus membiasakan diri untuk memeriksa sumber informasi, membandingkan dengan media yang kredibel, dan tidak mudah terprovokasi oleh judul-judul sensasional yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian.
Pada akhirnya, menjaga persatuan bangsa bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Dengan menerapkan prinsip saring sebelum sharing, mengedepankan etika dalam bermedia sosial, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Indonesia dapat membangun ruang digital yang sehat, aman, dan mampu memperkuat persatuan di tengah keberagaman.
Penulis: Ridho Dwi Prakoso
