Redaktur S. Eman
SUARAGEMPUR.COM | Merak, Banten – Lonjakan arus kendaraan di masa libur panjang kembali menjadi mimpi buruk bagi para pengguna jasa penyeberangan di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Ironisnya, di tengah antrean kendaraan yang mengular hingga berjam-jam, pihak ASDP justru memilih bungkam ketika dikonfirmasi tim media, meninggalkan publik dalam ketidakpastian dan kekecewaan mendalam. Sabtu (10/05/2025).
Sejumlah pengguna jasa mengeluhkan antrean yang telah berlangsung hingga tiga jam lebih tanpa kejelasan informasi. Tidak ada sistem pemberitahuan resmi, tidak pula ada upaya komunikasi yang layak dari pengelola pelabuhan. Seakan-akan ribuan pelanggan yang menunggu dalam kendaraan mereka bukanlah prioritas utama.
Pertanyaannya sederhana namun menyentak: Ada apa sebenarnya dengan manajemen Pelabuhan Merak? Mengapa pelayanan di dermaga eksekutif – yang seharusnya menjanjikan kenyamanan dan efisiensi – justru berantakan saat dibutuhkan? Di mana koordinasi, transparansi, dan tanggung jawab dari pihak ASDP?
Menanggapi situasi ini, praktisi hukum dan pengamat pelayanan publik, Rustam Efendi, S.H., M.H., angkat bicara dengan nada keras namun penuh substansi.
“Situasi ini menunjukkan potret buram manajemen transportasi laut kita. Ketika arus libur panjang datang, yang seharusnya sudah bisa diantisipasi dengan perencanaan matang, justru terjadi stagnasi total. Lebih parah lagi, tidak ada satu pun pejabat ASDP yang bersedia menjelaskan kepada publik. Ini bukan hanya soal pelayanan buruk, ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak konsumen dan prinsip keterbukaan informasi publik,” tegas Rustam.
Ia juga menekankan bahwa jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka perlu ada evaluasi menyeluruh, bahkan penegakan hukum administratif terhadap pengelola pelabuhan yang lalai menjalankan tanggung jawab publiknya.
Publik kini menanti langkah konkret – bukan hanya dari ASDP, tapi juga dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan. Karena pada akhirnya, transportasi publik adalah wajah negara: apakah ia hadir melayani atau justru abai terhadap warganya yang membayar untuk dilayani.
Redaksi : suaragempur.com
Editor : S. Eman / Daenk
FACHRI HUZZER
