Redaktur S. Eman
Kabupaten Tangerang || suaragempur.com – Di tengah menjulangnya pabrik-pabrik besar yang menandakan kemajuan ekonomi, ironi pahit justru tersembunyi di balik tembok-tembok pagar industri di Balaraja. “Percuma banyak pabrik, kalo pribumi masih banyak pengangguran” coretan yang terpampang di dinding pagar panel pergudangan, lokasi arah gang masuk Kampung Tegal Lame RT. 004/006. Desa Tobat. Menjadi cerminan nyata kekecewaan mendalam masyarakat.
Angka pengangguran yang terus meroket di tengah pertumbuhan industri yang pesat menjadi sebuah paradoks yang sulit dicerna. Keberadaan perusahaan-perusahaan besar justru semakin memperparah situasi, dengan praktek monopoli lapangan kerja melalui sistem outsourcing yang merajalela. Dugaan adanya praktek suap menyuap dalam proses perekrutan semakin menguat, membuat peluang bagi warga lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi semakin sempit.
Napoleon Juliansyah alias Leon, anggota LSM KPK, menyuarakan keprihatinannya atas kondisi ini. “Ini bukan hanya masalah individu, tetapi masalah sistemik yang harus dibenahi secara menyeluruh,” tegasnya. Leon mendesak pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Balaraja, untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi masalah pengangguran ini.
Suara Rakyat
Di mana peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)? Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penciptaan lapangan kerja, Disnakertrans Kabupaten Tangerang dinilai gagal menjalankan fungsinya dengan baik. Program-program pelatihan kerja yang ada dinilai belum efektif dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
Bagaimana dengan peran perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Balaraja? Apakah mereka benar-benar berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat sekitar? Ataukah mereka hanya mengejar keuntungan semata tanpa memikirkan dampak sosial yang ditimbulkan?
Seluruh desa di Kecamatan Balaraja pun tidak luput dari sorotan. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa seharusnya proaktif dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah pengangguran. Namun, nyatanya banyak desa yang terkesan pasif dan tidak memiliki program yang konkret untuk memberdayakan warganya.
Menjelang Pilkada, isu pengangguran ini menjadi sorotan tajam. Para calon pemimpin daerah dihadapkan pada tantangan berat untuk membuktikan komitmen mereka dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran.
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab:
– Kapan pemerintah daerah serius dalam mengatasi masalah pengangguran di Balaraja?
– Apa langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja?
– Bagaimana memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar ikut bertanggung jawab dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar?
– Kapan praktek-praktek tidak sehat dalam perekrutan tenaga kerja dapat dihentikan?
Media Suaragempur.com akan terus mengawal dan menyoroti perkembangan permasalahan pengangguran di Balaraja. Kami berharap suara rakyat yang termarjinalkan ini dapat didengar dan direspons dengan tindakan nyata oleh seluruh pihak yang berkepentingan.
(Oim)
FACHRI HUZZER
