Redaktur
SUARAGEMPUR.COM| CILEGON – Pelayanan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon kembali menuai sorotan. Seorang warga bernama Edwin mengeluhkan buruknya pelayanan saat mengurus dokumen sertifikat tanah milik kliennya pada Kamis, 21 Mei 2026.
Edwin mengaku datang ke kantor BPN Kota Cilegon untuk menyerahkan berkas keperluan pembuatan sertifikat tanah. Namun, saat proses penyerahan dokumen berlangsung, dirinya tidak mendapatkan surat tanda terima dari pihak pelayanan.
Menurut Edwin, hal tersebut membuat masyarakat tidak memiliki kepastian administrasi atas dokumen yang telah diserahkan kepada pihak BPN.
“Berkas sudah saya serahkan, tapi tidak diberikan tanda terima. Ini kan membuat masyarakat bingung dan tidak ada kepastian,” ujar Edwin kepada wartawan, Minggu (24/5/2026).
Tak hanya itu, Edwin juga menilai birokrasi pelayanan di BPN Kota Cilegon terlalu berbelit-belit dan terkesan mempersulit masyarakat yang hendak mengurus administrasi pertanahan.
Kekecewaan Edwin semakin memuncak setelah dirinya terlibat percakapan melalui WhatsApp dengan salah satu pihak pelayanan yang diduga merupakan pegawai BPN Kota Cilegon. Dalam tangkapan layar percakapan yang diterima wartawan, terlihat sejumlah kalimat yang dinilai tidak pantas dilontarkan oleh seorang pelayan publik.
Dalam percakapan tersebut, oknum pelayanan diduga menulis kalimat:
“Nanya berkali2 tapi ga ngerti.”
Bahkan, terdapat pula kalimat lain yang dianggap merendahkan pemohon
“Katanya org hukum tapi kaya ga sekolah.”
Merasa diperlakukan tidak profesional, Edwin kemudian meminta agar pihak pelayanan berbicara dengan baik karena merupakan bagian dari pelayanan publik.
“anda orang pelayanan publik minta tolong berbahasa dan pelayanan yg baik,” tulis Edwin dalam percakapan tersebut.
Namun, respons yang diterima justru kembali menuai sorotan. Oknum pelayanan itu membalas dengan singkat:
“Sip.”
Tak lama kemudian, percakapan kembali memanas ketika oknum tersebut menulis:
“Anda juga calo harusnya udah paham.”
Edwin pun membantah tudingan tersebut dan menegaskan dirinya hadir sebagai kuasa yang sah secara hukum untuk mengurus dokumen milik kliennya.
“itu hak saya sebagai kuasa,” jawab Edwin.
Saat Edwin kembali meminta agar pihak pelayanan tidak berbicara ketus, oknum tersebut justru membalas dengan kalimat:
“Don’t care.”
Dalam percakapan lanjutan, oknum pelayanan juga menulis:
“Saya udh melayani dg baik anda yang ga paham2.”
serta kalimat:
“Harusnya sadar diri.”
Tidak berhenti di situ, oknum tersebut juga kembali melontarkan pernyataan yang dinilai menyudutkan Edwin dengan mengatakan:
“Klo jadi calo agak pinteran mas.”
dan
“Klo udh paham jangan sok paham.”
Sikap tersebut menuai kritik karena dinilai tidak mencerminkan etika dan profesionalitas aparatur pelayanan publik. Terlebih, pelayanan pertanahan merupakan sektor vital yang berkaitan langsung dengan hak administrasi masyarakat.
Edwin menilai perilaku seperti itu tidak seharusnya terjadi di institusi pemerintah yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, dan humanis.
“Kasihan masyarakat kecil kalau pelayanan seperti ini terus dibiarkan. Harusnya membantu, bukan malah merendahkan orang yang datang mengurus haknya,” tegas Edwin.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPN Kota Cilegon belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan buruknya pelayanan serta beredarnya percakapan tersebut.
Reporter : Fachri
Kaperwil Kaperwil
Saya membaca pemberitaan ini dengan saksama, dan secara prinsip saya menghargai kerja jurnalistik yang mengangkat keluhan masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik. Namun izinkan saya, sebagai warga yang cukup sering berurusan dengan layanan pertanahan di berbagai wilayah, menempatkan peristiwa ini dalam bingkai yang lebih utuh — bukan untuk membenarkan, melainkan untuk menyeimbangkan.
Pertama, kita perlu jujur pada realitas lapangan. Pelayanan pertanahan di banyak kota di Indonesia, dan Cilegon bukan satu-satunya, sudah lama hidup berdampingan dengan praktik perantara yang lazim disebut “calo”. Keberadaan mereka tidak muncul dari ruang hampa, tetapi tumbuh karena ada permintaan dari sisi masyarakat sendiri. Sebagian pemohon, dengan berbagai pertimbangan praktis masing-masing, memilih jalan yang dianggap lebih cepat ketimbang menempuh alur resmi yang sebetulnya tersedia dan tidak serumit yang dibayangkan jika diikuti dengan sabar. Pola semacam ini, baik kita sukai atau tidak, ikut membentuk dinamika di lapangan yang tidak selalu tertangkap dari sudut pandang luar — apalagi dari sebuah tangkapan layar.
Kedua, komunikasi di loket pelayanan publik adalah arena yang jauh lebih kompleks daripada yang bisa dirangkum oleh satu cuplikan percakapan. Tidak semua pesan administratif mudah dipahami dalam sekali dengar; sering kali dibutuhkan kesabaran ekstra dari kedua belah pihak agar maksud dan prosedur benar-benar bertemu di titik yang sama. Saya tidak sedang melegitimasi diksi siapa pun — tutur kata seorang pelayan publik memang sepatutnya senantiasa terjaga, dan itu prinsip yang tidak bisa ditawar — tetapi memahami konteks dialognya akan menjauhkan kita dari kesimpulan yang tergesa.
Ketiga, dan ini yang menurut saya paling penting: satu peristiwa tidak adil bila dijadikan potret utuh sebuah institusi, apalagi institusi yang rekam jejak inovasinya sebenarnya cukup nyata dan terdokumentasi. Kantor Pertanahan Kota Cilegon, sebagaimana terbuka di ruang publik dan dapat diverifikasi siapa pun, justru termasuk Kantah yang konsisten meluncurkan layanan berorientasi pada warga rentan. Sebut saja SAPA DILAN — layanan jemput bola yang khusus melayani penyandang disabilitas dan lansia tanpa kuasa, di mana petugas datang langsung ke rumah pemohon hanya dengan menghubungi nomor hotline yang tersedia. Ada juga NAMPOOL, layanan ekspres yang menyelesaikan empat kategori urusan pertanahan — SKPT, Roya, Peningkatan Hak, dan Informasi Zona Nilai Tanah — dalam waktu 60 menit. Belum lagi Layanan Antar Jemput Sertipikat, yang memungkinkan dokumen dijemput dan sertifikat diantar langsung ke rumah, sehingga pemohon tidak perlu bolak-balik ke kantor. Di sisi tata kelola, Kantah Kota Cilegon juga aktif membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), termasuk melalui sosialisasi bersama Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. Program-program ini bukan brosur kosong yang ditempel di dinding — mereka berjalan, mereka melayani, dan banyak warga — termasuk dari kalangan yang paling membutuhkan pendampingan — merasakan manfaatnya secara langsung.
Maka, saya ingin mengingatkan kita semua — pembaca, jurnalis, maupun publik luas — bahwa fakta yang benar pun bisa kehilangan bingkai keadilannya ketika dilepaskan dari konteksnya. Kritik tetap diperlukan, dan saya mendukung itu sepenuhnya. Namun kritik yang sehat selalu proporsional; bukan kritik yang memungut satu serpihan untuk meruntuhkan keseluruhan rekam jejak yang sudah dibangun bertahun-tahun.
Memang kita harus terus kawal kinerja pemerintahan agar tercipta good governance