Redaktur S. Eman
Kabupaten Tangerang | suaragempur.com – Proyek pembangunan jalan hotmix di Kampung Pasir, Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, kembali mencoreng integritas pengelolaan anggaran publik. Bernilai Rp 198.562.000 yang bersumber dari APBD-P 2024, proyek ini bukan hanya gagal memenuhi standar teknis, tetapi juga menunjukkan wajah kelam praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mengakar dalam birokrasi. Jumat 20/12/2024
Dilaksanakan oleh CV. Singa Jaya di bawah pengawasan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, proyek ini dinilai sekadar formalitas, dengan kualitas yang jauh dari kata layak. Alih-alih memberikan jalan yang kokoh dan tahan lama, pelaksana proyek justru memangkas spesifikasi teknis demi menekan biaya dan memaksimalkan keuntungan pribadi.
Investigasi di lokasi menunjukkan sederet pelanggaran fatal. Pekerjaan yang seharusnya menggunakan lapisan basecourse sebagai pondasi dasar jalan, hanya dilakukan sekadar menutupi pori-pori. Bahkan paving block lama tidak dibongkar, melainkan langsung ditimpa aspal. “Ini jelas tidak hanya sembrono, tetapi juga penghinaan terhadap logika masyarakat,” ujar seorang aktivis sosial yang memilih untuk tetap anonim saat memberikan tanggapan.
Ketebalan lapisan aspal pun menjadi sorotan. Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), ketebalan aspal disebutkan 4 cm, namun hasil lapangan menunjukkan hanya 2 hingga 2,5 cm. “Kalau begini, daya tahan jalan paling hanya beberapa bulan sebelum rusak parah,” tambahnya.
Ketika disorot, pihak CV Singa Jaya berdalih bahwa metode kerja mereka berdasarkan arahan pengawas. “Kami hanya mengikuti instruksi dari pengawas” ungkap salah satu perwakilan pelaksana. Pernyataan ini menimbulkan kecurigaan adanya kerja sama gelap antara pengawas dan pelaksana proyek untuk berbagi keuntungan dari pelanggaran ini.
Lebih jauh, dugaan manipulasi anggaran semakin mencuat. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pengawas menyebutkan bahwa kebutuhan material basecourse tercatat sebanyak 30 kubik. Namun, di lapangan, hanya ditemukan satu dump truck dengan muatan sekitar 6 kubik. Ke mana sisa material yang seharusnya ada? Apakah ini indikasi praktek mark-up anggaran yang kerap terjadi dalam proyek pemerintah?
Aktivis menuntut agar pemerintah daerah menghentikan pencairan dana proyek dan segera melakukan audit menyeluruh. Mereka juga menyerukan tindakan hukum terhadap pengawas dan pelaksana proyek. “Jika pemerintah daerah terus diam, artinya mereka secara tidak langsung menjadi bagian dari masalah ini,” Tutup seorang aktivis sosial
Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan infrastruktur sering kali berubah menjadi lahan bancakan oknum yang rakus. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas, tanpa pandang bulu. (Red)
EKO
