Krisis Kepercayaan: Kecurangan Jalan Hotmix Desa Sentul, Pengawas dan Pelaksana Diduga Main Mata

Kabupaten Tangerang | suaragempur.com – Proyek pembangunan jalan hotmix di Kampung Pasir, Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, kembali mencoreng integritas pengelolaan anggaran publik. Bernilai Rp 198.562.000 yang bersumber dari APBD-P 2024, proyek ini bukan hanya gagal memenuhi standar teknis, tetapi juga menunjukkan wajah kelam praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mengakar dalam birokrasi. Jumat 20/12/2024

Dilaksanakan oleh CV. Singa Jaya di bawah pengawasan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, proyek ini dinilai sekadar formalitas, dengan kualitas yang jauh dari kata layak. Alih-alih memberikan jalan yang kokoh dan tahan lama, pelaksana proyek justru memangkas spesifikasi teknis demi menekan biaya dan memaksimalkan keuntungan pribadi.

Investigasi di lokasi menunjukkan sederet pelanggaran fatal. Pekerjaan yang seharusnya menggunakan lapisan basecourse sebagai pondasi dasar jalan, hanya dilakukan sekadar menutupi pori-pori. Bahkan paving block lama tidak dibongkar, melainkan langsung ditimpa aspal. “Ini jelas tidak hanya sembrono, tetapi juga penghinaan terhadap logika masyarakat,” ujar seorang aktivis sosial yang memilih untuk tetap anonim saat memberikan tanggapan.

Ketebalan lapisan aspal pun menjadi sorotan. Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), ketebalan aspal disebutkan 4 cm, namun hasil lapangan menunjukkan hanya 2 hingga 2,5 cm. “Kalau begini, daya tahan jalan paling hanya beberapa bulan sebelum rusak parah,” tambahnya.

Ketika disorot, pihak CV Singa Jaya berdalih bahwa metode kerja mereka berdasarkan arahan pengawas. “Kami hanya mengikuti instruksi dari pengawas” ungkap salah satu perwakilan pelaksana. Pernyataan ini menimbulkan kecurigaan adanya kerja sama gelap antara pengawas dan pelaksana proyek untuk berbagi keuntungan dari pelanggaran ini.

Lebih jauh, dugaan manipulasi anggaran semakin mencuat. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pengawas menyebutkan bahwa kebutuhan material basecourse tercatat sebanyak 30 kubik. Namun, di lapangan, hanya ditemukan satu dump truck dengan muatan sekitar 6 kubik. Ke mana sisa material yang seharusnya ada? Apakah ini indikasi praktek mark-up anggaran yang kerap terjadi dalam proyek pemerintah?

Aktivis menuntut agar pemerintah daerah menghentikan pencairan dana proyek dan segera melakukan audit menyeluruh. Mereka juga menyerukan tindakan hukum terhadap pengawas dan pelaksana proyek. “Jika pemerintah daerah terus diam, artinya mereka secara tidak langsung menjadi bagian dari masalah ini,” Tutup seorang aktivis sosial

Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan infrastruktur sering kali berubah menjadi lahan bancakan oknum yang rakus. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas, tanpa pandang bulu. (Red)

 

 

  • Related Posts

    UMK Tangerang 2027 Mulai Dibahas, KSPSI Soroti Asas Manfaat: Apa Gunanya Upah Naik Jika Diduga Hanya 30 Persen Perusahaan Patuh UMK 2026?

    TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang mulai menggelar rangkaian kegiatan pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2027. Namun, di balik agenda tersebut, muncul persoalan mendasar mengenai asas…

    Sekwan DPRD Kabupaten Tangerang Terkesan Menolak Halus Bertemu Awak Media, Rekomendasi Suvarna Sutera Tahun 2022 Masih Misteri

    TANGERANG | SUARAGEMPUR.COM — Upaya awak media mengungkap kejelasan tindak lanjut rekomendasi DPRD Kabupaten Tangerang tahun 2022 terkait persoalan kawasan Suvarna Sutera kembali menemui jalan buntu. Senin (16/11/2026), awak media…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Anda Melewatkan

    UMK Tangerang 2027 Mulai Dibahas, KSPSI Soroti Asas Manfaat: Apa Gunanya Upah Naik Jika Diduga Hanya 30 Persen Perusahaan Patuh UMK 2026?

    UMK Tangerang 2027 Mulai Dibahas, KSPSI Soroti Asas Manfaat: Apa Gunanya Upah Naik Jika Diduga Hanya 30 Persen Perusahaan Patuh UMK 2026?

    Sekwan DPRD Kabupaten Tangerang Terkesan Menolak Halus Bertemu Awak Media, Rekomendasi Suvarna Sutera Tahun 2022 Masih Misteri

    Sekwan DPRD Kabupaten Tangerang Terkesan Menolak Halus Bertemu Awak Media, Rekomendasi Suvarna Sutera Tahun 2022 Masih Misteri

    Warga Kresek Diamankan Timsus 3 Satresnarkoba Polresta Tangerang Terkait Dugaan Obat Golongan G, Lalu Dipulangkan: Ke Mana Barang Bukti dan Apa Dasar Hukumnya?

    Warga Kresek Diamankan Timsus 3 Satresnarkoba Polresta Tangerang Terkait Dugaan Obat Golongan G, Lalu Dipulangkan: Ke Mana Barang Bukti dan Apa Dasar Hukumnya?

    Polemik Dinkes Kota Serang Memanas! Yayasan di E-Katalog dan Anggaran Stunting Rp6,9 Miliar Jadi Sorotan, GERAM Desak Wali Kota Copot Kadinkes

    Polemik Dinkes Kota Serang Memanas! Yayasan di E-Katalog dan Anggaran Stunting Rp6,9 Miliar Jadi Sorotan, GERAM Desak Wali Kota Copot Kadinkes

    PWI Cilegon Rayakan Gelar Pahlawan Nasional Ki Wasyid, Santuni Anak Yatim

    PWI Cilegon Rayakan Gelar Pahlawan Nasional Ki Wasyid, Santuni Anak Yatim

    Gerak Cepat! Pengawas Disnaker Provinsi Banten Melalui UPT Tangerang Tindak Lanjuti Laporan KSPSI Terkait Dugaan Pelanggaran Norma Kerja di 46 Perusahaan

    Gerak Cepat! Pengawas Disnaker Provinsi Banten Melalui UPT Tangerang Tindak Lanjuti Laporan KSPSI Terkait Dugaan Pelanggaran Norma Kerja di 46 Perusahaan

    NO COPY