FACHRI HUZZER
SUARAGEMPUR.COM| BEKASI – Dugaan laporan fiktif harta kekayaan Direktur Utama PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda Migas) Kota Bekasi, Apung Widadi, memasuki babak baru yang krusial. Isu yang semula bergulir di ruang publik kini bertransformasi menjadi langkah hukum konkret, Senin(8/6/2026).
LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) DPC Kota Bekasi resmi melayangkan laporan investigatif bertajuk Deep Investigative Report kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Sabtu (6/6/2026).
Dokumen berlabel “Penting & Rahasia” dengan nomor 25/LSM-TRINUSA/DPC-BKS/VI/2026 itu memuat dugaan serius terkait manipulasi pelaporan harta kekayaan melalui modus clerical fraud atau rekayasa dalam pengisian formulir elektronik.
Langkah yang dipimpin Maksum Alfarizi alias Mandor Baya ini dinilai bukan sekadar manuver simbolik, melainkan sinyal keras bagi penegakan hukum dan tata kelola BUMD di Kota Bekasi.
Publik dibuat bertanya-tanya setelah data LHKPN menunjukkan kejanggalan signifikan. Dalam laporan periodik tahun 2025 yang dilaporkan pada 12 Januari 2026, total kekayaan Dirut BUMD tersebut tercatat hanya sekitar Rp25 juta.
Padahal, dalam rincian dokumen yang sama, tercantum kepemilikan aset tanah bernilai miliaran rupiah.
Perbedaan mencolok antara sub-total aset dan hasil rekapitulasi akhir ini memicu kecurigaan publik. LSM Trinusa menyebut fenomena tersebut sebagai indikasi kuat praktik asset shielding—yakni upaya menyembunyikan atau melindungi aset dari jangkauan penegak hukum.
Kecurigaan publik semakin menguat karena munculnya dugaan ini beriringan dengan langkah Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang tengah menyelidiki berbagai polemik di tubuh PT Migas Kota Bekasi.
Situasi ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah penyusutan drastis nilai kekayaan tersebut murni kesalahan teknis dalam sistem e-LHKPN, atau justru bagian dari strategi untuk menghindari pelacakan aset?
Jika dugaan asset shielding terbukti, maka hal ini tidak hanya melanggar prinsip transparansi, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk manipulasi terhadap sistem pencegahan korupsi negara.
Dengan diterimanya laporan tersebut, sorotan kini tertuju pada KPK dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Publik menanti langkah konkret kedua lembaga dalam mengusut dugaan ini secara menyeluruh.
KPK melalui Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN diharapkan mampu menelusuri apakah terdapat unsur kesengajaan dalam ketidaksesuaian laporan tersebut.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dinilai memiliki peluang untuk memperdalam penyelidikan melalui penelusuran aset (asset tracing) dan aliran dana yang berkaitan.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi akuntabilitas pengelolaan BUMD. Sebagai entitas yang mengelola dana publik, transparansi menjadi harga mati.
Jika laporan harta kekayaan saja diduga tidak akurat, maka kepercayaan publik terhadap pengelolaan bisnis energi daerah dapat tergerus.
Masyarakat Kota Bekasi kini menunggu kepastian. Penegak hukum didesak bergerak cepat agar dugaan pengamanan aset tidak berujung pada hilangnya barang bukti.
Sebab, dalam praktiknya, matinya transparansi kerap menjadi pintu masuk suburnya korupsi.Kalau mau, saya bisa bikin versi lebih tajam (gaya investigasi keras) atau versi headline provokatif + SEO media online sekalian.
Redaksi
EKO
