Redaktur S. Eman
Kabupaten Tangerang | Suaragempur.com – Proyek pembangunan paving block di Kampung Renged RT 04, Desa Renged, Kecamatan Kresek, yang dilaksanakan oleh CV. Habib Ridho dengan anggaran Rp 147.870.710 tahun 2024, kini menjadi sorotan tajam. Bukannya membawa manfaat, proyek tersebut justru menciptakan bencana. Rumah-rumah warga terendam banjir akibat sistem drainase yang rusak karena pemasangan paving block yang dinilai asal-asalan. Sabtu, 23/11/2024.
Ironisnya, proyek ini sejak awal tidak pernah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat. Warga sudah lama meminta pembangunan saluran air untuk mengatasi banjir yang kerap melanda, namun pemerintah malah memutuskan proyek paving block yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan mendesak.
“Dari dulu kami butuh saluran air, bukan paving block. Sekarang air makin susah mengalir, semua masuk ke rumah,” keluh seorang warga, yang memilih tetap bertahan di rumahnya yang terendam air.
Kesalahan fatal proyek ini terletak pada pelaksanaannya yang jauh dari standar teknis. Tidak ada pengupasan tanah sebelum paving block dipasang, menyebabkan elevasi jalan lebih tinggi dari permukiman warga. Alhasil, jalan tersebut berubah menjadi “bendungan” yang menghalangi aliran air, memperparah banjir di kawasan sekitar.
Warga juga mengeluhkan lemahnya pengawasan dari pihak terkait. “Kami bingung, apakah pemerintah tidak melihat kondisi di lapangan sebelum memutuskan proyek ini? Hasilnya, kami yang jadi korban,” ujar seorang warga lainnya yang namanya tidak ingin disebutkan.
Kemarahan warga tidak hanya ditujukan pada CV. Habib Ridho sebagai pelaksana proyek, tetapi juga kepada pemerintah daerah. Keputusan yang mengabaikan kebutuhan masyarakat ini dinilai menunjukkan lemahnya perencanaan dan minimnya keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan.
“Kalau seperti ini terus, siapa yang mau percaya lagi dengan pemerintah? Kami hanya dijadikan objek proyek, tidak pernah didengar aspirasinya,” pungkas warga dengan nada kecewa.
Masyarakat kini mendesak pemerintah untuk segera bertindak memperbaiki kondisi ini. Mereka menuntut pembongkaran paving block yang dianggap sebagai biang kerok banjir dan pembangunan saluran air yang benar-benar sesuai kebutuhan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur harus berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya untuk mengejar anggaran atau kepentingan kelompok tertentu. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret, insiden ini akan menjadi noda hitam yang memperparah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
“Ini bukan hanya soal paving block atau banjir. Ini soal kepentingan rakyat yang diabaikan. Kalau seperti ini terus, siapa yang sebenarnya diuntungkan?” Ucap seorang warga penuh emosi.
Warga berharap insiden ini menjadi titik balik bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Tanpa evaluasi dan perbaikan serius, kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakat hanya akan terus memburuk.
(Red)
Redaktur
