Mobil Siaga Desa Bakung Diparkir di Rumah Kades, Warga Sakit Terpaksa Naik Grab, Mobil siaga elit di Pinjam Masyarakat Sulit  

SUARAGEMPUR.COM| TANGERANG – Viral di media sosial, keluhan warga Desa Bakung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, membuka kotak pandora mengenai bobroknya pelayanan fasilitas desa. Di saat warga harus merogoh kocek untuk layanan transportasi online demi menuju rumah sakit, mobil siaga desa justru kedapatan “ngetem” di garasi rumtersebut, Selasa (27/1/2026).

Kekecewaan ini bermula dari unggahan akun TikTok @Al-Haq313 yang merasa geram karena keponakannya yang sedang sakit tidak bisa menggunakan mobil desa. Padahal, ia melihat satu unit mobil siaga terparkir di rumah kepala desa.

“Mobil lurah ada, giliran sakit nge-Grab. Padahal mobil desa ada dua, yang satu lagi dipakai, kenapa yang satu lagi ditaruh di rumah lurah aja?” protes akun tersebut.

Unggahan tersebut sontak menjadi bola panas. Berbagai komentar warganet bermunculan, mulai dari peringatan akan risiko menyuarakan kebenaran hingga testimoni miring mengenai biaya operasional mobil desa yang dianggap mencekik.

Akun @mln nz secara blak-blakan menyebut bahwa keberadaan mobil desa selama ini tidak benar-benar gratis bagi warga yang kesusahan.

“Percuma ada mobil desa juga, nggak gratis, tetap bayar. Malah mahal hampir habis 500 ribuan. Padahal tuh mobil buat membantu warga yang lagi kesusahan/sakit. Ambil lagi aja lah mobilnya sama pemerintah,” tulisnya di kolom komentar.

Senada dengan itu, akun @bundanya fathan❤️ memberikan simpati sekaligus peringatan kepada pengunggah video akan risiko “vokal” di era sekarang.

“Hati-hati kang, kadang-kadang menyuarakan kebenaran malah ujung-ujungnya dibenci. Zaman sekarang orang berani jujur tapi nggak dihargai,” ungkapnya.

Kritik tajam ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa Bakung. Warga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Tangerang segera turun tangan melakukan audit lapangan. Bukan hanya soal transparansi keberadaan unit, tetapi juga aturan biaya yang selama ini dibebankan kepada warga saat dalam kondisi darurat medis.

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Pemdes Bakung maupun Kecamatan Kronjo terkait tudingan pungutan biaya dan penempatan unit mobil siaga di rumah pribadi tersebut.

Redaksi: Suaragempur

Related Posts

Diduga Upah di Bawah UMK hingga Jaminan Kecelakaan Kerja Dipersoalkan, KSPSI Soroti Pekerja Outsourcing di PT Global Printpack Indonesia

SUARAGEMPUR.COM | TANGERANG — Dugaan persoalan ketenagakerjaan mencuat di lingkungan PT Global Printpack Indonesia, perusahaan yang beralamat di Jl. Raya Pajajaran/Jl. Pasir Randu No. 98, RT 003/RW 003, Desa Kadu, Kecamatan…

Sentuhan Empati Kapolda Banten, Pelajar Korban Jambret HP di Walantaka Dapat Sepeda Listrik

SUARAGEMPUR.COM | SERANG — Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki, S.I.K., M.H. memberikan bantuan sepeda listrik kepada Muhamad Ridwan Januar Nainggolan (16), pelajar yang menjadi korban dugaan penjambretan telepon seluler di…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda Melewatkan

Diduga Upah di Bawah UMK hingga Jaminan Kecelakaan Kerja Dipersoalkan, KSPSI Soroti Pekerja Outsourcing di PT Global Printpack Indonesia

  • By EKO
  • September 28, 2026
  • 7 views
Diduga Upah di Bawah UMK hingga Jaminan Kecelakaan Kerja Dipersoalkan, KSPSI Soroti Pekerja Outsourcing di PT Global Printpack Indonesia

Sentuhan Empati Kapolda Banten, Pelajar Korban Jambret HP di Walantaka Dapat Sepeda Listrik

  • By EKO
  • September 28, 2026
  • 7 views
Sentuhan Empati Kapolda Banten, Pelajar Korban Jambret HP di Walantaka Dapat Sepeda Listrik

Dorong Kesejahteraan Nelayan, Lokasi Pembangunan Kampung Nelayan Desa Lontar Diserahterimakan

Dorong Kesejahteraan Nelayan, Lokasi Pembangunan Kampung Nelayan Desa Lontar Diserahterimakan

Ketua PC F SP PPMI KSPSI Tangerang Antar Tembusan Somasi ke Pengawas Disnaker Banten, Siap Gelar Aksi di PT Tunas Alfin

Ketua PC F SP PPMI KSPSI Tangerang Antar Tembusan Somasi ke Pengawas Disnaker Banten, Siap Gelar Aksi di PT Tunas Alfin

BPBD Lampung Tegaskan Proyek Rp2,92 Miliar di Pringsewu Sesuai Aturan, PPK Bantah Dugaan Cacat Administrasi

BPBD Lampung Tegaskan Proyek Rp2,92 Miliar di Pringsewu Sesuai Aturan, PPK Bantah Dugaan Cacat Administrasi

MBG Harus Berbenah: Menjaga Gizi, Anggaran, dan Amanah Publik

MBG Harus Berbenah: Menjaga Gizi, Anggaran, dan Amanah Publik

NO COPY