Tragedi Berdarah Bantargebang: LSM Trinusa DPD DKI Jakarta Tuntut Tanggung Jawab Mutlak DLH dan Evaluasi Total DPRD

SUARAGEMPUR.COM | JAKARTA, 8 Maret 2026 – Menanggapi tragedi longsor di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang merenggut empat nyawa pada Minggu sore (8/3), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa DPD DKI Jakarta menyatakan sikap keras dan menuntut pertanggungjawaban penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketua LSM Trinusa DPD DKI Jakarta, Wahyudin, menegaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar bencana alam, melainkan potret nyata kegagalan manajemen mitigasi risiko yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.

“Nyawa warga bukan sekadar angka dalam laporan statistik. Tragedi yang menewaskan seorang sopir truk dan tiga pedagang ini adalah bukti bahwa SOP keselamatan di Bantargebang telah runtuh. Kami meminta DLH DKI Jakarta tidak hanya bicara soal evakuasi, tapi bicara soal pertanggungjawaban hukum dan kemanusiaan,” ujar Wahyudin dalam keterangan resmJakart

Trinusa mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap sistem pengelolaan gunungan sampah yang kian labil. Kami menilai ada kelalaian dalam pengawasan stabilitas zona pembuangan.

Transparansi Dana Kemitraan (Bandek): LSM Trinusa menyoroti alokasi dana bantuan keuangan (dana hibah) dari DKI ke Bekasi yang dinilai tidak berbanding lurus dengan perlindungan nyawa pekerja dan warga di area terdampak.

Desakan kepada DPRD DKI Jakarta: Wahyudin meminta DPRD DKI Jakarta untuk segera memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup. “DPRD jangan hanya diam melihat mitra kerjanya lalai. Harus ada sanksi tegas, bukan sekadar rapat dengar pendapat tanpa solusi konkret,” tambahnya.

Menuntut pemberian santunan penuh dan jaminan hari tua bagi keluarga korban yang ditinggalkan, mengingat mereka gugur di garis depan pelayanan publik (kebersihan).

LSM Trinusa DPD DKI Jakarta juga mendukung langkah tegas DPRD Kota Bekasi jika memang opsi penutupan TPST harus diambil demi keselamatan nyawa manusia. Wahyudin memperingatkan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari Pemprov DKI, Trinusa akan menggalang kekuatan sipil untuk menuntut keadilan di depan Balai Kota.

“Kami tidak akan membiarkan tragedi ini terkubur bersama tumpukan sampah. Harus ada yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa saudara-saudara kami di Bantargebang,” tutup Wahyudin dengan nada tegas, (Red)

  • Related Posts

    Keluarga Korban Kematian Joni Iskandar Layangkan Somasi Ketiga, Ancam Tempuh Jalur Hukum Serentak

    BANDARLAMPUNG| SUARAGEMPUR.COM – Kuasa hukum keluarga almarhum Joni Iskandar kembali melayangkan somasi ketiga sekaligus peringatan terakhir kepada Polda Lampung, Polresta Bandar Lampung, dan Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Jumat (26/6/2026). Somasi…

    Dugaan pemalsuan dokumen karyawan PT Nikomas Gemilang oleh oknum Koperasi Nawasena Sanggah Bersama

    SERANG| SUARAGEMPUR.COM – Muncul dugaan praktik pemalsuan dokumen ketenagakerjaan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Koperasi Nawasena Sanggah Bersama dalam proses pengajuan pinjaman kepada sejumlah karyawan PT Nikomas Gemilang, Rabu(24/6/2026).…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Anda Melewatkan

    Demokrasi Tidak Berhenti di Bilik Suara: Membaca Ulang Jurnal Konstitusi sebagai Cermin Pemilu Indonesia

    Demokrasi Tidak Berhenti di Bilik Suara: Membaca Ulang Jurnal Konstitusi sebagai Cermin Pemilu Indonesia

    PLN ULP Cikande Laksanakan Pemeliharaan Jaringan SUTM 20 kV, Sejumlah Wilayah Alami Pemadaman Sementara 29 Juni 2026

    PLN ULP Cikande Laksanakan Pemeliharaan Jaringan SUTM 20 kV, Sejumlah Wilayah Alami Pemadaman Sementara 29 Juni 2026

    Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

    Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

    Pendidikan Pancasila: Pilar Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi

    Pendidikan Pancasila: Pilar Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi

    DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang Tegaskan Sikap Politik, Sampaikan Penolakan terhadap Program MBG

    DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang Tegaskan Sikap Politik, Sampaikan Penolakan terhadap Program MBG

    DPP KAMPUD Minta KEJARI Pringsewu Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 13 Milyar Ke Bawaslu Tahun 2024

    DPP KAMPUD Minta KEJARI Pringsewu Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 13 Milyar Ke Bawaslu Tahun 2024

    NO COPY